Bisnis Pelabuhan

Category: Tarif

  • Perkembangan Minyak Kelapa Sawit Dunia

    Pada tahun 2021 produksi kelapa sawit di dunia mencapai di angka 73,83 juta ton menurut data yang dikeluarkan oleh United Stated Departement of Agriculture (USDA). Pada tahun 2020 produksi minyak sawit mencapai di angka 75,45 juta ton

    Indonesia menjadi salah satu negara penghasil kelapa sawit yang mendorong pesatnya pertumbuhan produksi minyak kelapa sawit di dunia.

  • Alat Bongkar Muat Pelabuhan Conveyor

    Conveyor adalah suatu sistem mekanik yang mempunyai fungsi memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Conveyor banyak dipakai di industri untuk transportasi barang yang jumlahnya sangat banyak dan berkelanjutan

  • Alat Bongkar Muat Pelabuhan Harbour Mobile Crane

    HMC (Harbour Mobile Crane), adalah, alat yang berupa crane darat yang digunakan untuk kegiatan bongkar/muat dari dan ke kapal di pelabuhan.

     

  • Alat Bongkar Muat Pelabuhan Wheel Loader

    Wheel Loader adalah alat pemuat beroda karet (ban),
    panggunaannya hamper sama dengan dozer shovel.

    Perbedaannya terletak pada landasan kerjanya,
    dimana landasan kerja untuk wheel loader relative
    lebih rata, kering, dan kokoh.

    Dipergunakan terutama pada pengoperasian yang
    dituntut agar tidak merusak landasan kerja

  • Alat Bongkar Muat Pelabuhan Exavator

    Excavator adalah alat serbaguna yang dapat digunakan untuk menggali,
    memuat dan mengangkat material. Terutama digunakan untuk menggali
    parit-parit saluran air atau pipa dengan pengganti kelengkapan tambahan
    (attachment). Alat ini dapat juga dipakai untuk memecah batu, mencabut
    tanggul, membongkar aspal dan lain lain.

    Konstruksi bagian atas dari alat, dimana medan berada, dapat berputar
    360 derajat, sehingga memungkinkan alat ini bekerja di tempat yang
    relative sempit sekalipun

     

  • Pengertian RIP (Rencana Induk Pelabuhan)

    Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan ruang Kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan Pelabuhan, rencana lokasi dan hierarki Pelabuhan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan Pelabuhan.

    Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan

    Sumber : UU Nomor 17 Tahun 2008

  • Tarif Jasa Barang di Pelabuhan

    Salah satu pelayanan yang ditawarkan oleh penyelenggara pelabuhan dan Badan Usaha Pelabuhan adalah pelayanan Jasa Kapal, dan atas pelayanan tersebut di pungut biaya kepada pengguna jasa.

    Tarif Jasa Barang antara lain :

    • Tarif jasa barang umum di Terminal Serbaguna (Multi Purpose Terminal);
    • Tarif pelayanan jasa petikemas di Terminal Petikemas;
    • Tarif pelayanan jasa barang curah cair / gas di terminal curah cair / gas;
    • Tarif pelayanan jasa curah kering di Terminal Curah Kering;
    • Tarif pelayanan jasa kendaraan di kendaraan (car terminal);
    • Tarif pelayanan jasa bongkar muat barang di Terminal Terapung;
    • Tarif pelayanan jasa peti kemas di Terminal Daratan (Dry Port)
    • Tarif pelayanan bongkar muat kendaraan dan barang secara Ro-Ro (Roll On-Roll off) di Terminal Ro-Ro.

    Referensi : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme penetapan tarif jasa kepelabuhanan

  • Tarif Jasa Kapal di Pelabuhan

    Salah satu pelayanan yang ditawarkan oleh penyelenggara pelabuhan dan Badan Usaha Pelabuhan adalah pelayanan Jasa Kapal, dan atas pelayanan tersebut di pungut biaya kepada pengguna jasa

    Tarif Pelayanan Jasa Kapal terdiri dari :

    • Tarif Pelayanan Jasa Labuh;
    • Tarif Pelayanan Jasa Pemanduan;
    • Tarif Pelayanan Jasa Penundaan;
    • Tarif Pelayanan Jasa Tambat;
    • Tarif Pelayanan Jasa Penggunaan Alur-Pelayaran; dan
    • Tarif Pelayanan Jasa Kepil (Mooring Services)

    Referensi : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme penetapan tarif jasa kepelabuhanan